info@jelajahweb.com +(00) 123-345-11
Have Question

Send Message

detail

blog-detail-img.jpg

latar belakang kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil di indonesia

  • Mar 10, 2020
  • madin

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
 
Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan Penduduk, atau dengan kata lain Penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas Dokumen Kependudukan yang diterbitkan. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua masyarakat tanpa kecuali.
 
Fungsi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :
1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.
 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk:
1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
 
Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang.
 
Pendaftaran Penduduk
Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan, serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.
 
Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.
 
Stelsel aktif adalah seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi Warga Negara. Contoh stelsel aktif misalnya seseorang yang baru pindah ke suatu negara harus melakukan suatu tindakan hukum agar diakui sebagai Warga Negara oleh negara tersebut.
 
Stelsel pasif adalah orang dengan sendirinya dianggap menjadi Warga Negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu. Contoh stelsel pasif misalnya seseorang yang telah lama menempati suatu negara, dengan sendirinya akan diakui sebagai Warga Negara oleh negara tersebut.
 
Pendaftaran Penduduk meliputi :

  1. Pencatatan Biodata Penduduk.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Bab VI Bagian Kedua Pasal 60 Tentang Data dan Dokumen Kependudukan, dijelaskan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami. Biodata Penduduk digunakan sebagai sarana untuk pembangunan dan pemutakhiran basis data kependudukan.
 
  1. Pencatatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan meliputi :
  1. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan terkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.
NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
 
  1. Perubahan Alamat.
Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
 
  1. Pendaftaran Penduduk Pindah Datang dalam Wilayah Indonesia.
  Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Penduduk yang bersangkutan.
 
  1. Pendaftaran Pindah Datang Antarnegara.
Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
 
  1. Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas.
Yang dimaksud dengan Penduduk Pelintas Batas adalah Penduduk yang bertempat tinggal secara turun-temurun di wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 
Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal di perbatasan antarnegara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penduduk yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftar oleh Instansi Pelaksana.
 
  1. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
 
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.
 
Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, pencatatan meliputi :
1. Penduduk korban bencana alam;
2. Penduduk korban bencana (kerusuhan) sosial;
3. Orang telantar; dan                              
4. Komunitas terpencil.
 
Yang dimaksud dengan orang telantar adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial.
Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :
  1. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya makan, sandang, dan papan;
  2. Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
  3. Tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
  4. Miskin.
 
Yand dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi, maupun politik.
Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :
  1. Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen;
  2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
  3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
  4. Peralatan teknologi sederhana;
  5. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.
 
  1. Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri.
Yang dimaksud dengan Penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental.
 
Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili atau meminta bantuan kepada orang lain.
 
Pencatatan Sipil.
Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
 
Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Penting meliputi :
  1. Kelahiran.
Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, maka pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili (Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
  1. Lahir Mati.
Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2).
 
Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
 
Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil, tetapi pendataannya tetap diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.
 
  1. Perkawinan.
Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 
Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama. Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
 
  1. Pembatalan Perkawinan.
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
 
Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan (Pasal 39 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
  1. Perceraian.
Perkawinan adalah berakhirnya perkawinan, yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan.
 
Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian (Pasal 40 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
  1. Pembatalan Perceraian.
Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian (Pasal 43 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
  1. Kematian.
Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat kapanpun setelah kelahiran hidup terjadi.
 
Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Pelaporan kematian oleh Rukun Tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada Rukun Warga atau nama lain, Kelurahan/Desa atau nama lain, dan Kecamatan atau nama lain (Penjelasan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).
 
Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian (Pasal 44 Ayat 5 Undang-Undang RI No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
  1. Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak.
Pengangkatan Anak
Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran (Pasal 47 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Pengakuan Anak
Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan (Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (Pasal 49 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Pengesahan Anak
Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Berdasarkan laporan pengesahan anak dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Pasal 50 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
  1. Perubahan Nama & Status Ke-WN-an.
Ketika seorang Warga Negara Indonesia ingin melakukan perubahan nama, penambahan nama depan, atau menyangkut nama yang lainnya, tidak diperbolehkan untuk semena-mena mengubahnya dan menggunakan nama tersebut untuk melakukan peristiwa hukum, karena akan menimbulkan kasus-kasus yang lainnya. Maka apabila ingin mengubah nama atau menambah nama depan, harus dengan tata cara/prosedur yang benar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 
Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 52 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Yang dimaksud dengan perubahan status kewarganegaraan adalah penetapan hukum dari Instansi yang berwenang untuk memberikan persetujuan pemberian kewarganegaraan yang berbeda dengan kewarganegaraan sebelumnya. Perubahan status kewarganegaraan bisa terjadi dalam dua hal, yaitu WNI berubah menjadi WNA, atau WNA berubah menjadi WNI.
 
Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat. Berdasarkan laporan dari yang bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 53 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Perwakilan Republik Indonesia setempat menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia. Pelepasan kewarganegaraan Indonesia diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 54 Ayat 1 hingga Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
  1. Peristiwa Penting Lainnya.
Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, antara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 56 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
 
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
 
Pembuatan Catatan Pinggir dan Penerbitan Akta Catatan Sipil.
Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
 
Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.
 

Share This:
Tags: #